Safety K3

Langkah Pembuatan Hazop

26 Oktober 2023

Dalam membuat Hazop, kita bisa memperhatikan langkah-langkah berikut:

1. Persiapkan Hazop Worksheet

Hazop worksheet merupakan lembar kerja yang berupa tabel di mana kita mencatat hasil diskusi Hazop. Tabel dalam Hazop Worksheet dapat berisi:

Ref-no : urutan nomor dari analisa Hazop
Guide-word : merupakan kata singkat untuk dapat membayangkan deviasi dari tujuan proses (process intent)
Deviation : Sebuah keadaan di mana kondisi proses berbeda dari tujuan proses atau desain
Possible causes : Alasan kenapa deviasi dapat terjadi. Beberapa causes dapat diidentifikasi dari 1 deviasi. Para ahli merekomendasikan untuk dapat mulai dari penyebab yang menghasilkan kemungkinan konsekuensi terburuk
Consequences : Hasil dari deviasi jika terjadi. Konsekuensi dapat saja terdiri dari bahaya proses dan masalah operabilitas.
Safeguards : Fasiltas, instrument, alat yang dapat mengurangi frekuensi dari deviasi atau memitigasi konsekuensi
Actions required: Tindakan yang diperlukan untuk semakin mengurangi risiko
Action allocated to : Pihak yang harusnya melakukan tindakan tersebut

2. Mempersiapkan dokumen penunjang

Dokumen penunjang dalam Hazop meliputi:

Process flow diagrams
Piping and instrumentation diagrams (P&IDs)
Layout diagrams
Material safety data sheets
Instruksi operasional
Heat and material balances
Equipment data sheets Start-up and prosedur darurat untuk shut down

3. Memilah dan memilih node

Node adalah lokasi spesifik dalam proses di mana devasi dari desain atau tujuan proses akan dievaluasi. Dalam penentuan node, kita mutlak memperhatikan Piping and instrumentation diagrams (P&IDs) untuk memastikan kita benar-benar memahami bagian dari instalasi proses yang ingin kita studi.

Contoh dari node meliputi separator, heat exchangers, scrubbers, pumps, compressor, dan pipa yang menghubungkan antar peralatan. Dalam sebuah Hazop, adalah normal jika node yang ditemukan bisa lebih dari 1.

4. Menentukan design intent

Design intent adalah sebuah deskripsi tentang bagaimana sebuah proses diharapkan untuk bekerja pada sebuah node. Hal ini bisa diterangkan secara kualitatif dengan menerangkannya dalam bentuk aktivitas seperti feed, reaction, dan sedimentation. Atau, bisa diterangkan juga dalam bentuk kuantitatif dengan parameter proses seperti temperatur, flow rate, tekanan, komposisi dan lain-lain.

5. Tentukan parameter proses

Selanjutnya, kita harus menentukan parameter proses yang relevan dengan kondisi. Jenis parameter proses dapat dikelompokkan ke dalam pembagian berikut:

Parameter fisik yang terkait dengan input medium property
Parameter fisik yang terkait dengan input medium kondisi
Parameter fisik yang terkait dengan dinamika sistem
Parameter non fisik yang nyata terkait dengan tipe batch proses
Parameter terkait dengan operasional sistem

Contoh parameter yang digunakan antara lain:

Flow
Pressure
Temperature
Mixing
Stirring
Transfer
Level
Viscosity
Reaction
Composition
Addition
Separation
Time
Phase
Speed
Particle size
Measure
Control
pH
Sequence
Signal
Start/stop
Operate
Maintain
Services
Communication

6. Gunakan guide word

Guide word adalah kata singkat untuk membuat imaginasi terhadap sebuah deviasi dari tujuan desaian atau tujuan proses. Kata guide word yang paling sering digunakan adalah no, more, less, as well as, part of, other than, dan reverse.

Guide word lain seperti too early, too late, instead of, kebanyakan digunakan untuk proses dalam batch. Guide word ini harus diimplementasikan untuk semua parameter dengan tujuan untuk mengidentifikasi deviasi yang tidak diinginkan dari process intent.

Rumus dalam penggunaan guide word ini meluputi: Guide word + Parameter à Deviation

Penerapan guide word meliputi:

a. Basic guidewords Hazop

Contoh penerapan basic guidewords untuk Hazop antara lain:

No (not, none) : digunakan untuk menggambarkan “ketiadaan tujuan desain yang dicapai” (none of the design intent is achieved. Contoh dalam guidewords ini adalah No flow when production is expected (Tidak ada aliran Ketika produksi sesuai dengan yang diinginkan)
More (more of, higher) : Peningkatan kuantitas dalam parameter. Contoh dalam penerapannya: Higher temperature than designed ( Temperatur lebih tinggi dalam yang direncanakan)
Less (less of, lower): Penurunan kuantitatif dalam parameter. Contoh dalam penerapannya : Lower pressure than normal ( Tekanan lebih rendah daripada saat normal)
As well as (more than): Guidewords ini bermakna adanya aktivitas tambahan yang terjadi. Contoh dalam penerapan: Other valves closed at the same time because logic fault or human error (Valve lain tertutup pada saat yang sama karena kesalahan (instrument) logika atau kesalahan manusia)
Part of : Hanya beberapa tujuan desain yang tercapai. Contoh: Only part of the system is shut down (Hanya sebagian dari sistem yang dimatikan)
Reverse: Kejadian berlawanan dari tujuan desain terjadi. Contoh: back-flow when the system shuts down ( aliran balik Ketika sistem dimatikan)
Other than : Guidewords ini bermakna aktivitas lain terjadi yang mengganti aktivitas semula (complete substitution). Contoh: Liquids in the gas piping ( Cairan yang ada dalam pipa gas)

b. Additional guidewords

Early/late : Waktu berbeda dari tujuan
Before / after : Langkah (atau bagian dari langkah) berada di luar dari urutan
Faster / slower : Langkah dikerjakan atau tidak dikerjakan dengan waktu yang tepat
Where else : Berlaku untuk flows, transfer, sources dan destinations

Contoh penerapan kombinasi antara guide words dan parameter

No Flow : Wrong flow path – blockage – incorrect slip plate – incorrectly fitted return valve – burst pipe – large leak – equipment failure – incorrect pressure differential – isolation in error
More Flow : Increase pumping capacity – increased suction pressure – reduced delivery head – greater fluid density – exchanger tube leaks – cross connection of systems – control faults
More Temperature : Ambient Conditions – failed exchanger tubes – fire situation – cooling water failure – defective control – internal fires

7. Menentukan Deviasi

Deviasi (deviation) adalah sebuah kejadian di mana kondisi proses menyimpang dari tujuan desainnya. Misalnya, sebuah pipa yang harusnya mengirimkan cairan ternyata ditemukan tidak adanya aliran cairan tersebut.

8. Menentukan kemungkinan penyebab

Cause (penyebab) adalah alasan kenapa deviasi terjadi. Beberapa causes mungkin dapat diidentifikasi dari sebuah deviasi. Beberapa praktek Hazard operability merekomendasikan causes yang mungkin dapat menghasilkan konsekuensi terburuk. Contoh cause dari deviasi yang sebelumnya adalah : adanya valve yang tidak terbuka, adanya penyumbatan pada pipa, kurangnya maintenance pada pipa.

9. Menentukan konsekuensi

Konsekuensi (consequence) adalah hasil dari deviasi, jika deviasi itu terjadi. Consequences mungkin bisa terdiri dari bahaya proses (hazard) dan masalah operabilitas (operability problems) seperti matinya pabrik (plat shut down) atau berkurangnya kualitas dari produk. Beberapa consequences dapat terjadi dari 1 penyebab dan bisa juga 1 konsekuensi dapat dihasilkan oleh beberapa causes.

10. Mengidentifikasi safeguards

Safeguards adalah fasilitas existing yang membantu untuk mengurangi kejadian frekuensi dari deviasi atau memitigasi dari konsekuensi. Beberapa tipe dari safeguard meliputi:

Identifikasi deviasi ( contoh detector dan alarm dan deteksi operator manusia)
Mengkompensasikan deviasi (contohnya sebuah sistem pengendali otomatis yang mengurangi aliran cairan yang masuk ke dalam tangki dalam kasus cairan dalam tangki meluap. Alat ini biasanya bagian terintegrasi dari process control)
Mencegah deviasi dari terjadi (contohnya selimut gas inert dalam tangki penyimpanan dari substansi yang mudah terbakar)
Mencegah eskalasi lebih lanjut dari deviasi (misal jumlah total perjalanan dari aktivitas. Fasilitas sering diberikan interlock dengan beberapa unit proses yang bisa saja dikendalikan oleh computer
Memulihkan proses dari deviasi yang berbahaya (misalnya pressure safety valve dan vent system yang memulihkan dari kondisi tekanan berlebih)

11. Menentukan action plan

Dalam Hazop, sering ditemukan adanya skenario terjadinya bahaya proses dan operabilitas yang belum ada control yang tepat. Untuk mengendalikan hal tersebut, kita harus menentukan tindakan pengendalian yang tepat beserta dengan target tanggal pemenuhannya.

Artikel Lainnya

Safety K326 Agustus 2024

Mengapa perlu melakukan penilaian risiko kebakaran?

Penilaian risiko kebakaran dirancang untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kebakaran dengan mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko kebakaran di dalam gedung. Namun, tidak hanya memeriksa struktur bangunan itu sendiri, tapi isi bangunan, tata letak, dan penggunaan bangunan. Bagaimana penggunaan bangunan tersebut mempengaruhi risiko kebakaran? Berapa banyak orang yang ada di dalam gedung? Bagaimana mereka akan selamat jika terjadi kebakaran? Langkah apa yang harus diambil untuk meminimalisir bahaya?

Untuk bisnis atau bangunan umum seperti toko, gedung perkantoran, atau tempat-tempat vital lainnya dan bahkan stasiun bis dan kereta api, perlu dilakukan penilaian risiko kebakaran. Semua properti perlu mendapat penilaian risiko kebakaran. Ini bukan dokumen opsional dan diwajibkan oleh hukum Inggris.

Penilaian Resiko Kebakaran adalah proses yang melibatkan evaluasi sistematis terhadap faktor-faktor yang menentukan bahaya kebakaran, serta kemungkinan kebakaran akan terjadi, dan konsekuensinya jika terjadi.

5 langkah untuk Penilaian Risiko:

Identify fire hazards
Identify people at risk
Evaluate, Remove, Reduce and Protect from risk
Record, Plan, Inform, Instruct and Train
Review and Evaluate

Penting untuk diingat bahwa Penilaian Resiko Kebakaran Anda harus menunjukkan bahwa sejauh masuk akal, Anda telah mempertimbangkan kebutuhan semua orang yang relevan termasuk penyandang cacat, atau gangguan yang dapat mengurangi pelarian mereka dari tempat tersebut.

Tapi mengapa perlu penilaian risiko kebakaran?

Alasannya adalah bahwa penilaian risiko kebakaran diperlukan karena diatur dalam Regulatory Reform (Fire Safety) Order 2005. Di Indonesia Penerapan FRA ini dapat mengacu kepada standar National Fire Protection Association (NFPA) dan juga peraturan lokal seperti PerMen PU No. 26 Tahun 2008. Pengelolaan proteksi kebakaran adalah upaya mencegah terjadinya kebakaran atau meluasnya kebakaran ke ruangan-ruangan ataupun lantai-lantai bangunan, termasuk ke bangunan lainnya melalui eliminasi ataupun minimalisasi risiko bahaya kebakaran, pengaturan zona-zona yang berpotensi menimbulkan kebakaran, serta kesiapan dan kesiagaan sistem proteksi aktif maupun pasif.

Secara sederhana, peraturan tersebut menyatakan bahwa penilaian risiko kebakaran harus dilakukan, namun juga mencantumkan berbagai persyaratan lainnya seperti: siapa yang dapat melakukan penilaian risiko kebakaran, siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kebakaran, bagaimana prosedur dalam tanggap darurat dan untuk wilayah rawan bahaya, bagaiamana memberikan sosialisasi kepada setiap karyawan sehingga karyawan mampu menyelamatkan diri, dan informasi apa yang harus diberikan kepada karyawan.

Penting untuk dipahami bahwa kegagalan mematuhi Regulasi (Keselamatan Kebakaran) atau kelalaian yang menyebabkan kebakaran pada orang lain dapat dituntut secara pidana kurungan paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama setahun menurut pasal 188 KUHP. Dalam beberapa kasus, pihak yang bersalah berakhir dengan hukuman penjara.

Penting untuk dicatat bahwa undang-undang meminta penilaian risiko agar ‘sesuai’ dan ‘cukup’. Masalahnya adalah bahwa ada tingkat interpretasi di sini: apa yang mungkin cocok untuk satu properti tentu tidak akan sesuai untuk yang lain. Inilah sebabnya mengapa penting untuk menyesuaikan penilaian risiko kebakaran di masing-masing lokasi, serta untuk memperbarui dan meninjau penilaian saat dan kapan perubahan terjadi, seperti saat ruangan dipindahkan, orang-orang di bangunan tersebut berubah (terutama jika terdapat anak-anak atau orang cacat atau lanjut usia).

Siapa pun dapat melakukan penilaian risiko kebakaran, asalkan dianggap ‘kompeten’, namun baru-baru ini ditemukan bahwa banyak pemilik bisnis tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan untuk menyelesaikan penilaian risiko tanpa bantuan. Masalahnya muncul ketika orang yang melakukan penilaian risiko kebakaran tidak memiliki pengalaman dan kemampuan untuk sepenuhnya menganalisis risiko. Bagaimana jika risiko atau bahaya tidak terjawab?

Tapi bagaimana Anda menemukan penilai risiko yang andal? Jawabannya sederhana: use only verified and certified risk assessors!

Penilaian risiko kebakaran mudah dilakukan, namun sulit dilakukan dengan baik. Hampir semua orang yang memiliki latar belakang di industri kebakaran dapat menjadikan diri mereka sebagai penilai risiko kebakaran yang ‘profesional’. Bahkan ada ratusan perusahaan yang mengaku sebagai ‘expert’ risk assessors, namun tanpa ada bukti nyata seperti tidak memiliki sertifikat.

Safety K305 September 2024

10 Perbedaan Sertifikasi Ahli K3 Umum BNSP dan Kemnaker RI

Sertifikat Ahli K3 Umum (AK3U) adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa seseorang memiliki kompetensi dan kualifikasi dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengelolaan K3 di tempat kerja. Sertifikasi AK3U ini penting bagi setiap perusahaan untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta untuk memenuhi persyaratan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam konteks sertifikasi AK3U, terdapat dua lembaga utama yang mengeluarkan sertifikat ini, yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI). Meskipun keduanya memberikan pengakuan resmi sebagai ahli K3, ada perbedaan mendasar antara sertifikasi AK3U yang dikeluarkan oleh BNSP dan Kemnaker RI.

Sertifikasi AK3U dari BNSP lebih berfokus pada pengakuan kompetensi individu berdasarkan standar kompetensi kerja yang berlaku secara nasional. Uji kompetensi dalam sertifikasi ini mencakup teori, praktik, dan wawancara untuk memastikan bahwa peserta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang komprehensif di bidang K3.

Di sisi lain, sertifikasi AK3U yang dikeluarkan oleh Kemnaker RI lebih menekankan pada pemenuhan peraturan perundang-undangan terkait K3 di tempat kerja. Proses sertifikasi dari Kemnaker RI biasanya melibatkan pelatihan formal yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terakreditasi, dengan fokus pada aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja yang spesifik.

10 Perbedaan Sertifikasi Ahli K3 Umum BNSP dan Kemnaker RI

1. Otoritas Penerbit: Perbedaan dalam otoritas penerbit sertifikasi Ahli K3 Umum (AK3U) terletak pada lembaga yang bertanggung jawab mengeluarkan sertifikat tersebut. Sertifikasi AK3U dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) diterbitkan oleh BNSP, sebuah lembaga independen pemerintah yang memiliki tugas utama untuk memastikan kompetensi kerja sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Sebagai lembaga yang fokus pada sertifikasi kompetensi, BNSP memberikan pengakuan profesional yang bersifat luas dan lintas sektor.

Di sisi lain, sertifikasi AK3U yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) langsung berada di bawah otoritas kementerian tersebut. Sertifikasi dari Kemnaker RI lebih berfokus pada pemenuhan persyaratan hukum terkait keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, perbedaan utama dalam otoritas penerbit ini mencerminkan fokus dan tujuan masing-masing lembaga dalam proses sertifikasi AK3U.

2. Dasar Hukum: Perbedaan dasar hukum antara sertifikasi Ahli K3 Umum (AK3U) yang dikeluarkan oleh BNSP dan Kemnaker RI terletak pada regulasi yang menjadi landasan keduanya. Sertifikasi AK3U dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur ketenagakerjaan di Indonesia secara umum, serta Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2018 yang secara khusus mengatur tentang BNSP dan tugasnya dalam sertifikasi kompetensi kerja. Ini menjadikan BNSP sebagai lembaga yang berwenang untuk memberikan pengakuan kompetensi profesional secara nasional.

Sementara itu, sertifikasi AK3U yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) didasarkan pada peraturan yang lebih spesifik terkait keselamatan dan kesehatan kerja, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 02/MEN/1992 tentang Pembinaan K3. Regulasi ini lebih menekankan pada implementasi K3 di lingkungan kerja dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap standar keselamatan yang berlaku. Perbedaan dasar hukum ini mencerminkan fokus masing-masing sertifikasi, di mana BNSP lebih berorientasi pada pengakuan kompetensi secara umum, sementara Kemnaker RI lebih menekankan pada pemenuhan regulasi K3 di tempat kerja.

3. Sistem Sertifikasi: Perbedaan sistem sertifikasi antara sertifikasi Ahli K3 Umum (AK3U) yang dikeluarkan oleh BNSP dan Kemnaker RI terletak pada pendekatan yang digunakan dalam prosesnya. Sertifikasi AK3U dari BNSP menggunakan sistem uji kompetensi yang didasarkan pada standar kompetensi kerja yang telah ditetapkan.

Dalam sistem ini, peserta sertifikasi diuji melalui serangkaian penilaian yang mencakup teori, praktik, dan wawancara untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai sesuai dengan standar nasional. Sistem ini berfokus pada pengakuan kompetensi profesional, yang berarti bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh BNSP menunjukkan bahwa pemegangnya telah memenuhi standar kompetensi yang diakui secara nasional di berbagai sektor industri.

Di sisi lain, sertifikasi AK3U dari Kemnaker RI lebih berbasis pada pelatihan formal yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang telah terakreditasi oleh Kemnaker RI. Proses sertifikasi ini menekankan pada pelatihan yang sesuai dengan regulasi K3, dimana peserta harus mengikuti pelatihan yang telah ditetapkan dan lulus ujian yang diselenggarakan oleh LPK tersebut. Dengan demikian, sistem sertifikasi Kemnaker RI lebih terfokus pada pemenuhan regulasi K3 di tempat kerja.

4. Pengakuan Nasional: Sertifikasi Ahli K3 Umum (AK3U) yang diterbitkan oleh BNSP dan Kemnaker RI keduanya memiliki pengakuan secara nasional, namun dengan fokus yang sedikit berbeda. Sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP diakui secara nasional sebagai standar kompetensi yang berlaku di berbagai industri. Pengakuan ini menjadikan sertifikat BNSP sebagai salah satu tolok ukur utama bagi profesional di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3), yang bisa digunakan untuk menunjukkan kompetensi individu di berbagai sektor kerja. Hal ini membuka peluang karier yang lebih luas bagi pemegang sertifikat, karena kompetensi mereka diakui di seluruh Indonesia.

Sementara itu, sertifikasi AK3U yang dikeluarkan oleh Kemnaker RI juga diakui secara nasional, namun pengakuan ini lebih berfokus pada penerapan peraturan ketenagakerjaan dan K3 di perusahaan. Sertifikat dari Kemnaker RI seringkali menjadi syarat yang diperlukan untuk memenuhi kepatuhan terhadap regulasi K3 yang berlaku di berbagai industri, khususnya dalam pengawasan dan pengelolaan K3 di tempat kerja. Pengakuan nasional ini memastikan bahwa pemegang sertifikat dari Kemnaker RI dianggap memenuhi standar minimum yang diperlukan untuk menjalankan tugas K3 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Validitas Sertifikat: Validitas sertifikat Ahli K3 Umum (AK3U) yang dikeluarkan oleh BNSP dan Kemnaker RI memiliki pendekatan yang sedikit berbeda terkait masa berlakunya. Sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP umumnya memiliki masa berlaku tertentu, biasanya selama beberapa tahun, dan memerlukan perpanjangan melalui proses uji kompetensi ulang. Hal ini memastikan bahwa pemegang sertifikat tetap memiliki kompetensi yang relevan dan sesuai dengan perkembangan terbaru di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Di sisi lain, sertifikat AK3U yang dikeluarkan oleh Kemnaker RI juga memiliki masa berlaku, namun lebih menekankan pada pembaruan melalui pelatihan lanjutan yang disyaratkan oleh regulasi. Pelatihan lanjutan ini bertujuan untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan pemegang sertifikat agar tetap sesuai dengan standar keselamatan kerja yang berlaku, serta untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan K3 yang terus berkembang.

6. Jenis Uji Kompetensi: Jenis uji kompetensi yang digunakan dalam sertifikasi Ahli K3 Umum (AK3U) oleh BNSP dan Kemnaker RI juga berbeda dalam pendekatannya. Uji kompetensi BNSP terdiri dari beberapa komponen, yaitu uji teori, praktik, dan wawancara. Penilaian ini dirancang untuk mengevaluasi secara menyeluruh penguasaan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta sertifikasi, sehingga memastikan bahwa mereka benar-benar kompeten dalam melaksanakan tugas K3 di tempat kerja. Penekanan BNSP adalah pada pengakuan profesional berdasarkan kompetensi yang terstandarisasi secara nasional.

Sementara itu, uji kompetensi yang dilakukan oleh Kemnaker RI lebih fokus pada ujian tertulis dan praktik yang langsung berkaitan dengan keselamatan kerja sesuai dengan regulasi K3 yang berlaku. Ujian ini dirancang untuk memastikan bahwa peserta memiliki pemahaman yang kuat tentang peraturan K3 serta mampu menerapkannya secara efektif di tempat kerja.

7. Penyelenggara Pelatihan: Perbedaan dalam penyelenggaraan pelatihan untuk sertifikasi Ahli K3 Umum (AK3U) oleh BNSP dan Kemnaker RI juga signifikan. Pelatihan dan uji kompetensi untuk sertifikasi yang dikeluarkan oleh BNSP dapat diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah terakreditasi oleh BNSP. LSP ini berperan penting dalam memastikan bahwa pelatihan yang diberikan sesuai dengan standar kompetensi nasional yang telah ditetapkan, serta bahwa uji kompetensi dilakukan secara objektif dan terstandarisasi.

Di sisi lain, pelatihan untuk sertifikasi AK3U yang dikeluarkan oleh Kemnaker RI diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang telah terdaftar dan diakreditasi oleh Kemnaker. LPK ini bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan yang sesuai dengan peraturan K3 yang berlaku, dan memastikan bahwa peserta pelatihan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian sertifikasi yang relevan. Pendekatan ini lebih terfokus pada kepatuhan terhadap regulasi keselamatan kerja di tempat kerja.

8. Fokus Pelatihan: Fokus pelatihan pada sertifikasi Ahli K3 Umum (AK3U) yang dikeluarkan oleh BNSP dan Kemnaker RI berbeda dalam cakupannya. Sertifikasi dari BNSP menekankan pada pengembangan kompetensi yang luas, mencakup berbagai aspek pekerjaan di berbagai industri, bukan hanya terbatas pada keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk berbagai sektor, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan berbagai situasi kerja yang berbeda.

Contoh seorang profesional K3 yang bekerja di perusahaan multinasional mungkin mengikuti pelatihan AK3U BNSP yang mencakup topik seperti manajemen risiko, analisis kecelakaan kerja, dan pengelolaan lingkungan. Pelatihan ini memberikan pemahaman yang luas yang bisa diterapkan di berbagai industri, mulai dari manufaktur hingga konstruksi.

Di sisi lain, pelatihan untuk sertifikasi yang dikeluarkan oleh Kemnaker RI lebih fokus pada keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa peserta memiliki pemahaman yang mendalam tentang peraturan K3 dan mampu menerapkannya secara efektif untuk menjaga keselamatan di tempat kerja.

9. Biaya Sertifikasi: Biaya sertifikasi Ahli K3 Umum (AK3U) juga berbeda antara yang dikeluarkan oleh BNSP dan Kemnaker RI, terutama terkait dengan proses dan cakupan sertifikasi. Pembiayaan sertifikasi melalui BNSP cenderung lebih tinggi karena proses uji kompetensi yang lebih komprehensif dan mencakup berbagai aspek industri. Uji kompetensi yang ketat dan pelatihan yang luas ini memerlukan sumber daya yang lebih besar, sehingga biaya yang dikenakan pun lebih mahal.

Contohnya seorang insinyur K3 yang ingin mendapatkan sertifikasi dari BNSP mungkin harus mengeluarkan biaya lebih tinggi, sekitar Rp10 juta, karena pelatihan dan uji kompetensi yang mencakup berbagai topik dan memerlukan pengujian yang lebih komprehensif.

Sebaliknya, biaya sertifikasi melalui Kemnaker RI umumnya lebih terjangkau, terutama jika pelatihan dilakukan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang disubsidi oleh pemerintah. Biaya yang lebih rendah ini membuat sertifikasi lebih mudah diakses oleh pekerja dan perusahaan yang membutuhkan pengakuan K3 sesuai dengan regulasi.

Contoh seorang pekerja di perusahaan kecil mengikuti pelatihan AK3U melalui LPK yang disubsidi oleh pemerintah. Biaya sertifikasi ini hanya sekitar Rp2 juta, karena pelatihannya lebih fokus pada aspek K3 spesifik yang diwajibkan oleh regulasi, dan sebagian biaya ditanggung oleh subsidi.

10. Penggunaan di Lapangan: Penggunaan sertifikasi Ahli K3 Umum (AK3U) di lapangan juga menunjukkan perbedaan yang signifikan antara sertifikasi dari BNSP dan Kemnaker RI. Sertifikasi BNSP sering digunakan sebagai alat untuk pengakuan profesional dalam berbagai sektor industri, yang dapat meningkatkan mobilitas karier pemegang sertifikat. Pengakuan kompetensi yang diberikan oleh BNSP membuka peluang yang lebih luas bagi pemegang sertifikat untuk bekerja di berbagai bidang yang memerlukan standar keselamatan dan keterampilan khusus.

Contohnya, seorang ahli K3 yang bekerja di perusahaan konsultan internasional menggunakan sertifikasi BNSP-nya untuk melamar posisi di berbagai proyek, baik di dalam maupun luar negeri, karena pengakuan kompetensinya yang bersifat nasional dan lintas sektor.

Sebaliknya, sertifikasi dari Kemnaker RI lebih diutamakan untuk memenuhi persyaratan hukum di bidang ketenagakerjaan dan K3 di perusahaan. Sertifikasi ini menjadi penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan K3 yang berlaku, sehingga pemegang sertifikat dari Kemnaker RI sering diprioritaskan untuk peran yang terkait dengan pengawasan dan penerapan keselamatan kerja di lingkungan perusahaan.

Contohnya, Seorang manajer keselamatan di perusahaan manufaktur besar di Indonesia memegang sertifikasi dari Kemnaker RI untuk memastikan bahwa perusahaannya mematuhi semua regulasi K3 yang diwajibkan oleh pemerintah. Sertifikasi ini sangat penting untuk audit dan inspeksi yang dilakukan oleh otoritas setempat.

Langkah Pembuatan Hazop

Artikel Lainnya

Mengapa perlu melakukan penilaian risiko kebakaran?

10 Perbedaan Sertifikasi Ahli K3 Umum BNSP dan Kemnaker RI

Tips Keselamatan Kerja untuk Menghindari Arc Flash

Selain Fire Detector, Apa Komponen Lain yang Ada pada Fire Alarm?