Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.9 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) Bekerja di Ketinggian bab 1 Pasal 1 ayat 2, "Bekerja pada Ketinnggian  adalah kegiatan atau aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Kerja pada Tempat Kerja di permukaan tanah atau perairan yang terdapat perbedaan ketinggian dan memiliki potensi jatuh yang menyebabkan Tenaga Kerja atau orang lain yang berada di Tempat Kerja cedera atau meninggal dunia atau menyebabkan kerusakan harta benda."

Dengan kata lain apabila tempat kerja Anda memiliki jarak yang tinggi dari tanah yang Anda pijak atau berada di kedalaman tertetu di bawah tanah atau air, kegiatan yang Anda lakukan bisa termasuk dalam kegiatan bekerja di ketinggian.

dalam setiap upaya bekerja di ketinggian, perusahaan diwajibkan untuk mampu mengimplementasikan 5 prosedur utama bekerja dengan aman di ketinggian. Apa saja itu?

1. Perencanaan

Yang dimaksud tahapan ini adalah seluruh bentuk perencanaan terhadap keamanan dan keselamatan pekerja nantinya selama mereka bekerja di ketinggian seperti faktor ergonomi selama bekerja, menyediakan penanggung jawab dan pengawas selama bekerja, memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan benar-benar tidak bisa dilakukan di lantai dasar dan harus diketinggian, merumuskan langkah-langkah pencegahan kecelakaan kerja dan sebagainya.

2. Prosedur Kerja

Prosedur selanjutnya yang harus dipenuhi adalah bagaimana perusahaan membuat prosedur kerja yang ideal bagi pekerja selama melakukan pekerjaan di ketinggian.

Prosedur kerja ini secara umum dapat meliputi:

1. Teknik dan cara perlindungan jatuh.
2. Cara pengelolaan peralatan.
3. Teknik dan cara melakukan pengawasan pekerjaan.
4. Pengamanan Tempat Kerja.
5. Kesiapsiagaan dan tanggap darurat.

Selain itu, perusahaan juga harus membuat prosedur kerja dengan mendefinisikan daerah berbahaya seperti pembagian antara wilayah berbahaya, wilayah waspada, dan wilayah yang aman.

3. Teknis Bekerja Aman

Setelah perencanaan dan prosedur kerja, Permenaker No. 9 Tahun 2016 ini juga mengatur teknis bekerja yang aman. Setidaknya ada 5 teknik bekerja yang aman sesuai dengan yang disebutkan di ayat (1) yaitu:

1. Bekerja pada Lantai Kerja Tetap.
2. Bekerja pada Lantai Kerja Sementara.
3. Bergerak secara vertikal atau horizontal menuju atau meninggalkan lantai kerja.
4. Bekerja pada posisi miring.
5. Bekerja dengan akses tali.

Dari masing-masing teknik tersebut terdapat penjelasan dan saran untuk dalam pengimplementasiannya seperti pemasangan dinding, penggunaan tali, dan lain sebagainya yang akan kita bahas di tulisan selanjutnya.

4. APD, Perangkat Pelindung Jatuh dan Angkur

Apa saja jenis APD yang dibutuhkan juga akan sangat tergantung dari detail pekerjaan yang dijalani, apakah untuk gedung, bekerja di atas kontainer, penggunaan crane, dan lain-lain. Namun setidaknya ada 3+3 alat yang tidak boleh dilewatkan untuk setiap jenis pekerjaan di ketinggian, alat-alat tersebut antara lain:

1. Sabuk/Tali Keselamatan
2. Helm Keselamatan
3. Sepatu Keselamatan
4. Kacamata Keselamatan 
5. Sarung Tangan 
6. Masker

5. Tenaga Kerja

Persyaratan terakhir yang diatur Permen Kemenakertrans No. 9 Tahun 2016 tentang Bekerja di Ketinggian adalah standar pekerja yang diizinkan untuk bekerja di ketinggian.

Bekerja di ketinggian tidak bisa melibatkan pekerja secara asal. Para pekerja yang akan bekerja di ketinggian wajib memiliki skill atau kemampuan dalam menggunakan alat-alat kerja dan juga pengetahuan serta kesadaran untuk bekerja secara aman bagi dirinya dan orang-orang di sekitar.

Dengan kata lain, pekerja di ketinggian wajib orang yang kompeten dan berwenang karena mengerti bidang K3 di Ketinggian.

Limbah air memerlukan penanganan yang tepat sebelum dibuang. Wastewater Treatment Plant (WWTP) adalah langkah meminimalisasi limbah air mengontaminasi lingkungan.

Wastewater adalah atau air limbah adalah air bekas pakai. Air ini mengandung berbagai jenis zat sampah termasuk limbah dari tubuh manusia, sisa makanan, minyak, sabun hingga bahan kimia.

Di rumah, wastewater juga termasuk air yang berasal dari wastafel, pancuran, bak mandi, toilet, mesin cuci dan lain sebagainya. Dunia industri juga menyumbangkan bagian yang tak sedikit dari air bekas pakai yang perlu dibersihkan.

Dalam pengelolaan limbah air, dikenal istilah wastewater treatment plant atau WWTP.WWTP adalah hal yang secara khusus wajib dipahami oleh semua pengusaha yang industrinya menghasilkan limbah air untuk menjaga lingkungan tetap bersih. Simak lebih jauh pengertian WWTP, cara kerja dan manfaatnya berikut ini!

Secara garis besar proses pengolahan di dalamnya adalah sama. Secara garis besar ada 3 proses dalam instalasi WWTP/IPAL, yakni:

1. Fase pemisahan (separation phase)

Dalam fase ini maka ada proses pemisahan antara limbah berbentuk cair dan padatan. Ini perlu dipisahkan karena masing-masing bentuk limbah mengalami proses yang berbeda-beda.Limbah padat (padatan) yang dihasilkan akan diolah melalui proses oksidasi atau polishing pada tahap selanjutnya.

Untuk padatan minyak dan lemak akan diolah melalui saponifikasi (penyabunan). Sedangkan untuk padatan lumpur (sludge) diolah melalui proses dewatering. Sedangkan limbah cair yang dihasilkan akan diolah dengan sistem filtrasi yang akan disesuaikan dengan kualitas airnya.

2. Fase oksidasi (oxidation phase)

Pada fase ini akan dikurangi nilai BOD dan COD. BOD dan COD adalah jumlah senyawa organik dalam limbah. Nilai tinggi BOD dan COD dalam limbah akan berdampak buruk pada lingkungan sekitar. Maka pada proses oksidasi ini nilai BOD dan COD akan dikurangi, selain itu juga dikurangi toksisitas (racun). Sehingga saat dibuang akan mengurangi pencemaran lingkungan.

3. Fase pemolesan (polishing phase)

Kondisi air limbah biasanya kualitasnya berbeda-beda dari waktu ke waktu (fluktuatif). Maka perlu diperhatikan beberapa parameter seperti pH, sebelum dibuang ke lingkungan sekitarnya.

Polishing dilakukan tergantung dari hasil kualitas limbah sebelum ditreatment baru setelah itu dapat dibuang (disposal) atau digunakan kembali (reuse). Bila diperlukan ditambahkan proses absorbsi dengan menggunakan karbon aktif. Atau menggunakan karbon filter untuk menghilangkan kontaminan dan pengotor yang masih ada dalam limbah.

Pernahkah Anda merasakan lelah di sekitar mata hingga sakit kepala? Itu tanda bahwa penerangan di ruangan Anda tidak baik. Tingkat penerangan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah membuat para pekerja terpaksa membungkuk dan mencoba memfokuskan penglihatan mereka. Hal ini dapat menimbulkan masalah pada punggung dan mata dalam jangka panjang dan dapat memperlambat pekerjaan mereka.

 

Dalam jurnal ILO yang berjudul “Improving Working Condition and Productivity in the Garment Industry”, menunjukkan bahwa perbaikan penerangan di tempat kerja dapat meningkatkan produktivitas (10%) dan pengurangan kesalahan kerja (30%).

 

Dilansir ilo.org, mayoritas pekerja mengaku penerangan yang buruk di tempat kerja mengakibatkan mata lelah, kelelahan kerja (fatigue), sakit kepala, stres, dan kecelakaan kerja. Di sisi lain, penerangan berlebih juga berpengaruh pada keselamatan dan kesehatan pekerja seperti silau, sakit kepala dan stres.

 

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi penerangan di tempat kerja antara lain:

Sama seperti kebisingan, getaran, dan bahaya faktor fisik lainnya, penerangan atau pencahayaan juga memiliki Nilai Batas Ambang (NAB). Kep-Menkes RI No. 1405/Menkes/SK/XI/2002 menentukan intensitas cahaya di ruang kerja minimal 100 lux*.

Untuk mengetahui besarnya intensitas cahaya ini maka diperlukan sebuah sensor yang cukup peka dan linier terhadap cahaya yaitu Lux Meter. Lux meter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur besarnya intensitas cahaya disuatu tempat. Lux meter digunakan untuk mengukur tingkat iluminasi.

Standar OSHA yang tercantum dalam Klausa Tugas Umum, mewajibkan pengusaha untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi pekerja, yang bebas dari semua jenis bahaya yang diketahui dapat mengakibatkan atau kemungkinan mengakibatkan cedera serius atau kematian. Tentu saja, termasuk bahaya flash fire dan arc flash.

OSHA 29 CFR 1910.269,  menyatakan:

"Setiap pengusaha harus memastikan bahwa setiap pekerja yang terpapar bahaya flash fire, arc flash, atau bahaya serupa tidak mengenakan pakaian yang jika terpapar potensi bahaya tersebut, dapat meningkatkan tingkat keparahan cedera."

Persyaratan OSHA terkait pakaian pelindung tahan api kemudian dilanjutkan dengan melarang pakaian pelindung yang terbuat dari rayon, nilon, poliester, atau asetat, kecuali jika pengurus perusahaan dapat membuktikan bahwa bahan-bahan tersebut terbukti tahan terhadap kondisi yang mungkin dihadapi pekerja selama melakukan pekerjaannya.

Standar tambahan yang harus dipenuhi termasuk standar NFPA dan ASTM, antara lain:

• NFPA 2112: Standar untuk pakaian pelindung tahan api (FR coverall) untuk melindungi personil di sebuah industri dari bahaya flash fire. NFPA 2112 menetapkan standar minimum untuk desain, kinerja, evaluasi, sertifikasi, dan metode pengujian pakaian pelindung tahan api.

Tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada pemakai dan mengurangi tingkat keparahan cedera yang diakibatkan paparan panas berdurasi pendek atau paparan yang tidak disengaja dari flash fire.

• NFPA 70E: Standar untuk keselamatan listrik di tempat kerja. Standar ini menyediakan persyaratan untuk instalasi, operasi, pemeliharaan, dan pembongkaran konduktor serta peralatan listrik.

Awalnya dikembangkan atas permintaan OSHA, NFPA 70E membantu perusahaan dan pekerja dalam mencegah atau meminimalkan cedera dan kematian di tempat kerja akibat sengatan listrik, arc flash, dan arc blast, serta membantu mematuhi standar OSHA 1910 Subpart S dan OSHA 1926 Subpart K.

• ASTM F1930-15: Standar metode pengujian untuk mengevaluasi pakaian pelindung tahan api dalam memberikan perlindungan melalui simulasi kebakaran menggunakan instrumen maneken. Pengujian ini dilakukan untuk mengukur tingkat perlindungan pakaian pelindung tahan api dengan berbagai bahan terhadap bahaya panas, saat terkena jenis kebakaran tertentu.

Sementara di Indonesia, peraturan khusus mengenai pakaian pelindung tahan api belum ada dan mayoritas masih mengacu pada standar NFPA 2112. Namun regulasi nasional mengenai pakaian pelindung tertuang pada Permenakertrans Nomor 08 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri.